Bersih
Politik yang transparan, dapat diawasi, dan tidak dikuasai bandar maupun segelintir elite.
Tentang Partai Hijau Indonesia
PHI adalah rumah politik bagi siapa pun yang ingin memperjuangkan demokrasi partisipatif, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan tanpa tunduk pada oligarki.

Kenapa PHI
PHI mempraktikkan demokrasi akar rumput. Anggota berhak memperoleh informasi, menyampaikan gagasan, dan ikut menentukan keputusan yang memengaruhi arah organisasi.
Politik hijau membuat kepentingan warga, keadilan, dan kelestarian bumi menjadi ukuran utama—bukan kepentingan bandar atau elite. Karena itu PHI terbuka bagi pegiat lingkungan, pembela HAM, pekerja, petani, pelaku usaha kecil, orang muda, dan warga biasa.
Politik yang transparan, dapat diawasi, dan tidak dikuasai bandar maupun segelintir elite.
Keadilan sosial dan keadilan ekologis berjalan bersama, dengan warga sebagai pemegang kedaulatan.
Kebijakan hari ini harus melindungi kehidupan, bumi, dan hak generasi yang akan datang.
Perjalanan gerakan
Geser ke samping untuk mengikuti perjalanan PHI.
Berdirinya WALHI menumbuhkan gerakan lingkungan nasional dan kesadaran akan perlunya kekuatan politik yang berpihak pada bumi.
Sebuah inisiatif Partai Hijau dideklarasikan pada 21 Oktober 1998 untuk mengikuti Pemilu 1999, meski belum memenuhi persyaratan peserta pemilu.
WALHI membentuk badan pekerja yang mengkaji pilihan membangun partai hijau, organisasi masyarakat, atau diaspora politik.
Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup melahirkan blok politik untuk menyatukan aktivis, politikus, dan legislator dalam agenda hijau.
Aktivis lingkungan mendeklarasikan Sarekat Hijau Indonesia sebagai organisasi massa pada 6 Juli 2007 di Pondok Gede, Jakarta.
PHI dideklarasikan pada 5 Juni 2012 di Bandung sebagai rumah politik bagi perjuangan demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan.
Kongres daring 27 Februari-7 Maret mengesahkan Anggaran Dasar dan struktur kepengurusan nasional periode 2021-2026.
Pada 27 Agustus, PHI meluncurkan dokumen politik terbuka yang menghubungkan pemulihan demokrasi, keadilan, dan perjuangan melawan krisis iklim.
Delegasi dari 28 provinsi dan anggota di luar negeri memperbarui AD/ART serta menetapkan kepemimpinan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Kepemimpinan nasional
Kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa PHI tahun 2024.

Ketua Umum
Memimpin arah politik nasional, menjaga konsistensi nilai hijau, dan mengoordinasikan kerja organisasi PHI.

Sekretaris Umum
Mengelola tata kerja organisasi, koordinasi kepengurusan, dan kesinambungan administrasi nasional PHI.

Bendahara Umum
Menjaga pengelolaan keuangan organisasi agar tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ambil bagian
Jadilah bagian dari gerakan politik yang bersih, adil, dan lestari.
Daftar menjadi anggota