Lewati ke konten utama
Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka

Sumber: beritasenayan.id

Dua Setengah Jam di Balik Pintu Istana

Rabu, 11 November 20264 menit baca·Oleh Partai Hijau Indonesia

Kampenye Berdua, Pamit Sendirian, Rakyat Jadi Korban

Selasa Sore

Selasa, sore hari di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berdiri di depan mikrofon. Kamera menyala. Ruangan hening.

Ia membenarkan kabar yang sejak siang beredar dari satu ponsel ke ponsel lain, bahwa pagi tadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.

Dua setengah jam. Di balik pintu tertutup.

Dan dari ruangan itu keluar satu kabar yang mengguncang republik “Gibran menyatakan niat mengundurkan diri,” Alasannya, menurut Prasetyo, dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Lalu satu kalimat lagi, yang justru membuat orang makin bertanya. Prasetyo meluruskan “tidak benar Presiden menolak niat itu,” ungkapnya

Tidak menolak. Tapi juga tidak disebut menerima.

Apa yang sebenarnya dibicarakan selama dua setengah jam itu? Siapa yang membujuk siapa? Dan yang paling penting, kalau satu mundur, bagaimana dengan yang satunya lagi?

Bagaimana Sampai ke Sini

Semuanya bermula dari selembar kertas.

Awal Oktober 2026 Mahkamah Konstitusi menolak memeriksa pokok perkara karena soal kedudukan hukum pemohon. Tapi di sela putusan itu, Mahkamah mencatat sesuatu yang tak bisa dihapus: tidak ditemukan bukti meyakinkan atas dokumen pendidikan luar negeri Gibran, dokumen yang mestinya menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Tak ada bukti meyakinkan. Untuk syarat menjadi orang nomor dua di republik ini.

30 Oktober 2026. Mahkamah Agung, lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan kasasi atas gugatan keabsahan surat penyetaraan itu.

Sepuluh hari kemudian, pintu Istana terbuka, dan seorang wakil presiden menyatakan ingin pergi.

Jebakan Bernama "Selesai"

Di sinilah jebakannya.

Besok, mungkin akan banyak yang berkata “sudahlah, wakilnya sudah mundur, urusan selesai”. Ganti satu orang, republik jalan lagi.

Begitu mudah. Begitu rapi. Terlalu rapi.

Sebab pada hari pemilu, tak seorang pun mencoblos separuh foto. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berkata jelas, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan. Satu nomor. Satu foto. Satu mandat.

Prabowo dan Gibran naik bersama. Jika syarat pencalonannya bermasalah, yang harus diperiksa adalah mandat pasangan itu secara utuh, bukan cukup melepas satu orang lalu berpura-pura semuanya baik-baik saja.

"Waktu kampanye, mereka minta dicoblos berdua. Fotonya berdua, nomornya satu. Masa sekarang, giliran tanggung jawab, cukup satu yang pamit ingat Rakyat tidak membeli separuh paket,” Kata Gus Roy sapaan akrab Roy Murtadho Ketua Umum Partai Hijau Indonesia saat diwawancarai kabarphi.com

Gus Roy menambahkan katanya mungkin malam ini, di sebuah rumah petak di pinggir kota, seorang ibu menonton berita itu di televisi. Ia tidak paham soal Mahkamah. Ia hanya tahu harga sembako naik, anaknya batuk-batuk karena asap, dan suaminya belum pulang ngojek.

“Kita dan jutaan orang seperti dia adalah mayoritas negeri ini, hidup dari sektor informal, tanpa kontrak, tanpa jaminan apa-apa. Pemerintah bilang ekonomi tumbuh. Tapi tumbuh untuk siapa?” tanya Gus Roy geram.

“Di dapur rakyat, yang tumbuh cuma tagihan,” tambahnya dengan nada sedikit keras.

Lebih Jauh Gus Roy bersama PHI mengingatkan bahwa kita masih belum pulih dari bencana.

Dan dari hutan, datanglah asap.

Lebih dari 202 ribu hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026 saja. Rumah bagi pepohonan, satwa, dan penghidupan banyak keluarga, berubah jadi abu.

Setiap tahun alasannya sama kemarau. Tapi api tak menyala sendiri. Ia menyala di atas tata kelola lahan yang rusak, di atas kepentingan ekonomi ekstraktif, di atas negara yang gagal mencegah.

Bagi Gus Roy saat ini rakyat hanya disuruh berkorban demi pertumbuhan. Hutan dibakar demi pertumbuhan. Paru-paru anak-anak kita dipertaruhkan demi pertumbuhan.

"Setiap tahun yang disalahkan selalu kemarau. Padahal kemarau tidak pernah mengajukan izin konsesi." jelasnya.

Dalam beberapa kesempatan Partai Hijau Indonesia, terus menyuarakan krisis demokrasi, ekonomi yang timpang, dan alam yang hancur bukan sebagai bagian yang terpisah. Namun ini satu kesatuan yang utuh, dimana kekuasaan sudah terlalu jauh dari rakyat, dan terlalu dekat dengan oligarki.

Karena itu PHI menyerukan “Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus mengambil tanggung jawab politik bersama, termasuk mundur bersama.”

PHI mengingatkan bahwa mundur bersama tak boleh menjadi pintu belakang bagi elite untuk kembali duduk melingkar dan membagi-bagi kursi. Konstitusi tidak mengatur pemilu ulang secara otomatis bila Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersamaan. Maka PHI mendorong Pemilu Ulang terbuka, akuntabel, dan diawasi rakyat.

“Ganti orang tanpa ganti cara berkuasa, sama saja dengan ganti sampul buku yang isinya tetap sama. Kami tidak minta kursi itu dioper ke orang lain di ruang rapat. Kami minta kursi itu dikembalikan kepada pemiliknya rakyat." tegasnya.

Pertanyaan yang Belum Dijawab

Dua setengah jam di balik pintu Istana mungkin tak akan pernah kita ketahui isinya.

Tapi ibu di rumah petak itu berhak tahu ini bukan urusan selembar kertas, dan bukan urusan satu orang yang pamit. Ini soal siapa yang berkuasa atas hidupnya. Atas beras di dapurnya. Atas udara yang dihirup anaknya setiap malam.

“Demokrasi harus dipulihkan. Keadilan harus ditegakkan. Kehidupan harus diselamatkan.” Tuntut Gus Roy mengakhiri wawancara.

 

Penulis: Dimitri Dwi Putra

Penyunting: Erwin F Syuhada

Dua Setengah Jam di Balik Pintu Istana | Partai Hijau Indonesia