Hentikan Kekerasan Aparat, Kembalikan Kampus dan Ruang Sipil kepada Warga Yogyakarta!
PERNYATAAN SIKAP PARTAI HIJAU INDONESIA
Partai Hijau Indonesia mengecam kekerasan, intimidasi, dan penangkapan massal yang menyertai aksi 10 November 2026 di Yogyakarta. Kami berdiri bersama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga, jurnalis, dan tenaga kesehatan yang menjadi korban atau terancam. Kami juga menolak kekerasan dari pihak manapun. Nirkekerasan adalah salah satu nilai yang harus diimplementasikan oleh aparat TNI dan polisi. Platform Hijau menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat negara harus dicegah. Unjuk rasa, kritik, dan protes adalah bentuk partisipasi publik yang wajib dijamin perlindungannya sesuai UUD 1945. Peristiwa di Yogyakarta telah memperlihatkan kegagalan aparat dalam fungsinya untuk menjaga dan mengayomi masyarakat sipil.
Berdasarkan laporan media, lembaga HAM, dan keterangan resmi yang kami telaah:
Aksi berlangsung damai di siang hari. Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan empat tuntutan: cabut Pergub Jaga Warga, cabut larangan aksi di Sumbu Filosofi, naikkan upah, dan tolak kriminalisasi peserta aksi. Bahkan, massa sempat berdialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan membubarkan diri sekitar pukul 19.00 WIB (BBC News Indonesia; Amnesty International Indonesia).
Situasi berubah sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar 100 orang tak dikenal dilaporkan melempari gedung DPRD DIY dengan petasan, batu, hingga bom molotov. Polda DIY mengerahkan empat SSK Brimob, 60 personel SPP Brimob, dan 858 personel Satgas PAGAR, dengan kendaraan taktis, water cannon, dan gas air mata. Polda DIY menyebut pengamanan dilakukan bersama TNI dan Pemda DIY.
Penindakan meluas ke Bundaran UGM. Pers mahasiswa LPPM Sintesa FISIPOL UGM bersaksi bahwa gas air mata dan petasan ditembakkan ke arah UGM sekitar pukul 23.20 WIB, sehingga massa berlindung ke dalam kampus. Sintesa juga melaporkan seorang peserta aksi dipukul dan ditendang oleh aparat tanpa seragam hingga lemas saat ditangkap. Amnesty menyebut video terverifikasi yang memperlihatkan gas air mata menyebar dekat IGD RS Panti Rapih.
Penangkapan massal dengan angka yang berubah-ubah. Angka yang diumumkan bergeser dari 94, 106, 154, hingga 157 orang. Hingga 12 November, Polda DIY menyatakan 154 dari 157 orang dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan pidana. Sebanyak 21–22 orang di antaranya anak di bawah umur. Tiga orang ditetapkan tersangka, dua terkait narkoba, dan satu karena kedapatan membawa molotov, petasan, dan senjata tajam. Polda belum menjelaskan kaitan ketiganya dengan massa aksi (BBC News Indonesia).
Keluarga dan pendamping kesulitan melacak orang. Tim Hukum Bara Adil (LBH Yogyakarta) mencatat 64 aduan pada Rabu dini hari (47 ditahan, 13 tak ada kabar, 2 pulang, 2 di rumah sakit), belum termasuk 9 orang yang dirawat di RS Bethesda. Aduan kemudian naik menjadi 103. UGM mencatat delapan mahasiswanya ditangkap, dan Dekan FISIPOL menduga sebagian salah tangkap karena sedang menuju titik dekat Malioboro untuk mengambil motor. Tim hukum menyebut sebagian orang sudah dibebaskan sebelum mereka tiba di Polda.
Serikat Pekerja Kampus dan Dewan Guru Besar UGM menyatakan menolak kehadiran, intimidasi, dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan. Wakil Rektor UGM menilai pengamanan berlebihan dan menegaskan penolakan terhadap kekerasan di dalam maupun di luar kampus. FH UGM menyebut pengerahan aparat dalam jumlah besar di pintu masuk UGM sudah merupakan intimidasi. Komnas HAM meminta Polda DIY membebaskan peserta aksi yang tidak terbukti melakukan kekerasan dan menjamin pendampingan hukum serta layanan kesehatan.
Peristiwa kekerasan aparat tidak terjadi hanya sekali. Amnesty International Indonesia mencatat, pada 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026, sedikitnya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam aksi protes. Kita sedang berada dalam gejala darurat demokrasi. Negara harus mengakui merosotnya perlindungan HAM dan kualitas demokrasi. Mahasiswa yang menyampaikan kritik atas upah, premanisme, dan pembatasan ruang aksi justru dibalas dengan pasukan huru-hara dan kekerasakan aparat. PHI menuntut reformasi sektor keamanan berbasis HAM dan paradigma keamanan insani, termasuk keamanan pribadi, komunitas, dan politik. Keamanan insani tidak akan tercapai ketika gas air mata mengarah ke ranah publik dan sipil seperti kampus dan rumah sakit.
Dari beberapa runtutan peristiwa ini, PHI membaca kekerasan yang terjadi di Yogyakarta sebagai gejala yang lebih luas dengan menyempitnya ruang sipil dan masuknya aparat bersenjata ke urusan sipil. Hentikan normalisasi penertiban ala orde baru yang dipakai untuk membungkam kampus. Oleh karena itu, Partai Hijau Indonesia memberikan tuntutan yaitu:
1. Hentikan penggunaan kekuatan berlebihan dan gunakan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi: Aksi demonstrasi merupakan hak warga negara, bukan ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Pengamanan wajib mengutamakan dialog, negosiasi, dan pencegahan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Batas jam aksi adalah soal administratif dan tidak boleh menjadi alasan otomatis untuk menggunakan kekuatan.
2. Tarik aparat keamanan dari lingkungan kampus dan hormati otonomi perguruan tinggi: Kampus merupakan ruang akademik yang harus terbebas dari intimidasi dan tindakan represif aparat. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 dan 9, menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengejaran massa, penembakan gas air mata, serta pengerahan pasukan bersenjata ke lingkungan kampus mengancam keselamatan mahasiswa dan kebebasan akademik.
3. Hentikan represifitas aparat dan kembalikan ruang sipil kepada masyarakat: Jalan, taman kota, kampus, dan ruang publik lainnya harus dapat digunakan masyarakat tanpa rasa takut terhadap intimidasi dan kekerasan aparat. Pengamanan yang berlebihan menciptakan ketakutan dan membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat. Situasi yang terjadi di Yogyakarta seperti larangan aksi di Sumbu Filosofi, kebijakan Pergub Jaga Warga, dan pengerahan ratusan personel dalam pengamanan aksi harus dievaluasi secara terbuka.
4. Hentikan pelibatan TNI dalam pengendalian aksi: Pengendalian aksi merupakan ranah penegakan hukum oleh kepolisian. Pelibatan TNI dalam pengamanan aksi harus memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas. Negara wajib membuka informasi kepada publik mengenai pihak yang menginisiasi pelibatan TNI, dasar keputusan pengerahan, serta tugas dan kewenangan prajurit di lapangan.
5. Temukan dan adili seadil-adilnya seluruh pelaku kekerasan terhadap masa aksi melalui mekanisme undang-undang yang berlaku: Peserta aksi dalam unjuk rasa atau penyampaian pendapat di ruang publik dijamin perlindungannya oleh UUD 1945. Kekerasan yang kita temukan di lapangan wajib diusut sampai tuntas dan diberi hukuman setimpal sesuai perundang-undangan sebagai pemenuhan hak keadilan bagi korban.
6. Buka akses seluas-luasnya bagi pendamping hukum dan jamin hak setiap orang yang ditangkap: Setiap orang yang ditangkap berhak memperoleh akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan selama proses pemeriksaan. Hentikan segala bentuk pembatasan akses bagi pendamping hukum. Platform Hijau menuntut peningkatan pendanaan bantuan hukum dan sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak sipil.
7. Hentikan pelabelan sepihak terhadap massa aksi sebagai perusuh untuk membenarkan tindakan kekerasan: Pemerintah dan aparat keamanan harus menghindari narasi yang mendiskreditkan seluruh peserta aksi sebagai perusuh tanpa proses pembuktian yang jelas. Pernyataan pejabat publik harus mendorong de-eskalasi, melindungi kebebasan berekspresi, dan mengutamakan keselamatan warga.
8. Penuhi tuntutan masyarakat dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Pusat: Pemerintah DIY dan Pusat harus menjawab empat tuntutan awal massa aksi: Pergub Jaga Warga, larangan aksi di Sumbu Filosofi, kenaikan upah, dan penghentian kriminalisasi.
Partai Hijau Indonesia berdiri bersama warga yang bersuara. Hentikan kekerasan, buka akses hukum, bebaskan mereka yang tidak bersalah, dan kembalikan ruang sipil kepada rakyat!
