Lewati ke konten utama
TRANSISI ENERGI HARUS BERKEADILAN: MENOLAK "ZONASI PENGORBANAN HIJAU" DALAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI JAWA BARAT

Sumber: https://www.dunia-energi.com/geo-dipa-mulai-konstruksi-pltp-small-scale-dieng-10-mw/

TRANSISI ENERGI HARUS BERKEADILAN: MENOLAK "ZONASI PENGORBANAN HIJAU" DALAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI JAWA BARAT

Jumat, 9 Oktober 20264 menit baca·Oleh Partai Hijau Indonesia

BANDUNG, partaihijau.org - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hijau Indonesia (PHI) Jawa Barat menegaskan komitmen politiknya dalam mendukung transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan demi menekan emisi gas rumah kaca dan menghentikan laju krisis iklim. Namun, DPD PHI Jawa Barat memberikan catatan kritis keras: transisi energi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan keselamatan rakyat, merusak ruang hidup petani, serta menghancurkan fungsi ekologis kawasan hutan hulu Jawa Barat.

Pengembangan energi panas bumi (geothermal) yang digadang-gadang sebagai energi bersih baseload sering kali dipaksakan melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN) tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan lokal serta hak-hak dasar masyarakat terdampak. DPD PHI Jawa Barat menolak tegas segala bentuk ekspansi energi terbarukan yang mereplikasi pola-pola ekstraktif destruktif dan menciptakan green sacrifice zones (wilayah pengorbanan hijau) di Jawa Barat.

A. CATATAN KRITIS & ARGUMENTASI DPD PHI JAWA BARAT

1. Depresiasi Wewenang Daerah dan Sentralisasi Perizinan

Pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi memisahkan pengusahaan geothermal dari kategori "pertambangan", sehingga mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi masuk ke kawasan hutan lindung serta hutan konservasi. Kebijakan ini diperparah oleh sentralisasi perizinan pemanfaatan tidak langsung (pembangkit listrik) ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, yang melucuti wewenang pengawasan langsung dari Pemerintah Daerah dan DPRD Jawa Barat. Akibatnya, kontrol publik daerah terhadap risiko lingkungan menjadi sangat terbatas.

2. Ancaman Krisis Air Baku dan Kerusakan Hidrologi

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) membutuhkan konsumsi air yang sangat masif, di mana produksi 1 Megawatt (MW) listrik dapat mengonsumsi antara 6.500 hingga 15.000 liter air. Di Jawa Barat, ancaman ini nyata terlihat pada rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Gede yang menopang 94 mata air alami bagi lebih dari 30 juta jiwa serta empat Daerah Aliran Sungai (DAS) vital: Citarum, Cimandiri, Cisadane, dan Ciliwung. Penyedotan air masif dan potensi pencemaran fluida geotermal beresiko mengancam pasokan air irigasi pertanian serta air minum warg. Rekam jejak pencemaran air oleh fluida beracun seperti arsen dan boron telah terbukti di Dieng, pencemaran Sungai Prukut di kaki Gunung Slamet, hingga hilangnya keanekaragaman hayati air di Danau Linow Lahendong.

3. Risiko Fatal Gas Beracun (H2S) dan Semburan Lumpur Panas

Kegiatan pengeboran sumur geothermal menyimpan risiko tinggi pelepasan gas beracun Hidrogen Sulfida (H2S) dan semburan lumpur panas (well blowout). Tragedi berulang di PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) Sumatera Utara—yang menewaskan 5 warga pada Januari 2021 serta meracuni ratusan warga dan merusak lahan sawah pada rangkaian insiden 2021–2022—menjadi bukti nyata bahaya kelalaian operasional industri geothermal. Pengabaian atas risiko teknis ini tidak boleh terulang di kawasan padat penduduk Jawa Barat.

4. Kriminalisasi Warga dan Pengabaian Hak FPIC

Penolakan masyarakat adat dan petani terhadap proyek geothermal kerap direspon dengan intimidasi aparat serta ancaman kriminalisasi. Pasal 74 UU No. 21 Tahun 2014 mengancam pidana hingga 7 tahun penjara atau denda Rp70 miliar bagi siapa saja yang dianggap "menghalangi" pengusahaan panas bumi. PHI Jawa Barat menilai pasal ini dijadikan alat pembungkaman masyarakat. Hak persetujuan awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent / FPIC) serta keterbukaan informasi harus ditempatkan sebagai syarat mutlak sebelum proyek dimulai.

B. TUNTUTAN RESMI DPD PARTAI HIJAU INDONESIA JAWA BARAT

Menyikapi berbagai potensi risiko ekologis, sosial, dan hukum tersebut, DPD PHI Jawa Barat menyampaikan 5 Tuntutan Utama kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Barat, dan Seluruh Pengembang Geothermal:

  1. Moratorium dan Audit Ekologis Independen: Menghentikan sementara izin ekspansi wellpad dan eksplorasi baru di kawasan hutan hulu Jawa Barat hingga dilakukannya audit lingkungan dan neraca air baku yang independen dan transparan.

  2. Penerapan Strict Liability Tanpa Kompromi: Menegakkan hukum pertanggungjawaban mutlak (strict liability) sesuai Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 terhadap korporasi yang mengalami kegagalan teknis, pencemaran air, atau kebocoran gas, berupa sanksi pidana, ganti rugi penuh, hingga pencabutan izin operasi.

  3. Kewajiban Sistem Closed-Loop dan Pemantauan Gas Real-Time: Mewajibkan seluruh pengembang geothermal menggunakan teknologi re-injeksi 100% (closed-loop system) untuk mencegah pencemaran air dan penurunan tanah (subsidence), serta memasang stasiun pemantau gas (H2S)real-time yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

  4. Hentikan Kriminalisasi dan Tegakkan Hak FPIC: Meminta kepolisian dan pemerintah menghentikan pendekatan keamanan serta membatalkan penerapan pasal-pasal kriminalisasi terhadap warga terdampak, serta menjamin pelaksanaan prinsip FPIC secara utuh.

  5. Redistribusi Production Bonus untuk Proteksi Lingkungan Desa: Menuntut agar alokasi Production Bonus dari pemegang Izin Panas Bumi langsung disalurkan untuk pemulihan lingkungan desa, perlindungan mata air, dan jaminan layanan kesehatan gratis bagi komunitas lokal.

TRANSISI ENERGI HARUS BERKEADILAN: MENOLAK "ZONASI PENGORBANAN HIJAU" DALAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI JAWA BARAT | Partai Hijau Indonesia